Home / Artikel / Danrem 143/Halu Oleo ; “Penanganan Terorisme itu Kompleks Sehingga Memerlukan Keterlibatan dan Peran Seluruh “Elemen Masyarakat dan Berbagai Disiplin Ilmu”.
Dialog "Wawasan Kebangsaan' Danrem 143/HO Kolonel Czi Rido Hermawan, M.Sc di RRI Kendari, (14/2/2016).

Danrem 143/Halu Oleo ; “Penanganan Terorisme itu Kompleks Sehingga Memerlukan Keterlibatan dan Peran Seluruh “Elemen Masyarakat dan Berbagai Disiplin Ilmu”.

Kendari (korem143.kodam-wirabuana.mil.id) - Penanganan terorisme sangat kompleks sehingga memerlukan keterlibatan dan peran serta dari seluruh elemen masyarakat dan berbagai disiplin ilmu, serentetan aksi teror yang marak terjadi dalam dua dekade terakhir ini khususnya di Indonesia harus tanggapi secara serius oleh bangsa ini.

Demikian di sampaikan oleh Danrem 143/Halu Oleo Kolonel Czi Rido Hermawan M.Sc, dalam acara dialog interaktif "sambung rasa" di RRI studio 1 Kendari yang disiarkan secara Live Nasional oleh 80 stasion RRI diseluruh Indonesia.

Adapun Tema dialog "Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme di Indonesia" dengan Nara Sumber ; Danrem 143/Halu Oleo Kolonel Czi Rido Hermawan M.Sc, dan Kepala Forum Koordinasi Penanganan Terorisme Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muslim, tadi pagi (14/2/2016, pukul 06.00 sd 07.00 Wita).

Menurut Kolonel Czi Rido, Program deradikalisasi terorisme sendiri merupakan salah satu program yang dinilai dapat memrbantu upaya pemberantasan terorisme. Sebab, bagaikan membersihkan rumput ilalang walau sudah ditebas dan dibakar akan tumbuh kembali dengan cepat, pemberantasan terorisme harus dilakukan sampai ke akar-akarnya dan harus pastikan tidak ada yang tertinggal.

Dalam program deradikalisasi, menurutnya, terdapat tiga kunci yang amat penting, yakni humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput. Humanis berarti upaya pemberantasan terorisme haruslah sesuai dengan upaya penegakan hak asasi manusia, pemberantasan terorisme menurutnya, harus mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi para tersangka, ataupun terpidana terorisme.

"Soul approach" artinya pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dan para tersangka ataupun narapidana terorisme, bukan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi, tuturnya.

Sementara itu, kunci terakhir, menyentuh akar rumput, adalah suatu program yang tidak hanya ditujukan kepada para tersangka ataupun terpidana terorisme, tetapi program ini juga, menurutnya, diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal. Serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat luas, katanya.

Lebih lanjut menurut Kolonel Czi Rido, Terorisme adalah tindakan atau aksi serangan yang dilakukan sesorang atau kelompok secara terkoordinir yang bertujuan membangkitkan perasaan takut/teror terhadap kelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Dalam penjelasannya sebelum siaran di mulai Danrem dan Kepala FKPT Sultra, menyatakan bahwa aksi Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai September Kelabu.

Di Indonesia aksi teror Bom sudah berkali-kali terjadi;

2000, aksi terorisme di tahun 2000

Bom bursa efek dijakarta 13 September 2000 yang menelan korban 10 orang tewas, 90 luka berat, 104 mobil rusak b erat dan 57 rusak ringan. Bom malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.

2001, serangkaian aksi terorisme ;

Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, 5 orang tewas.

Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera.

Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.

Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.

2002, serangkaian aksi terorisme ;

Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.

Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.

Bom restoran McDonald's, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald's Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.

2003, serangkaian aksi terorisme ;

Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.

Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.

2004, serangkaian aksi terorisme ;

Bom Palopo, 10 Januari 2004. Menewaskan empat orang. (BBC)

Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004)

Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004.

2005, serangkaian aksi terorisme ;

Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005

Bom Tentena, 28 Mei 2005. 22 orang tewas.

Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.

Bom Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.

Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.[1]

2009, serangkaian aksi terorisme ;

Bom Jakarta, 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 WIB.[2]

2010, serangkaian aksi terorisme ;

Penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010

Perampokan bank CIMB Niaga September 2010

2011, serangkaian aksi terorisme ;

Bom Cirebon, 15 April 2011. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya.

Bom Gading Serpong, 22 April 2011. Rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI

Bom Solo, 25 September 2011. Ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka.

2012, serangkaian aksi terorisme ;

Bom Solo, 19 Agustus 2012. Granat meledak di Pospam Gladak, Solo, Jawa Tengah. Ledakan ini mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak.

2013, serangkaian aksi terorisme ;

Bom Polres Poso 2013, 9 Juni 2013 dengan target personel polisi yang sedang apel pagi. Bom meledak di depan Masjid Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. 1 orang petugas bangunan terluka di tangan sebelah kiri, sementara pelaku bom bunuh diri tewas di tempat.

2016, serangkaian aksi terorisme ;

Aksi terakhir yang dilakukan oleh kelompok teroris (diduga ada kaitannya dengan ISIS-di Indonesia) adalah kejadian peledakan Bom dan baku tembak yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu. Ledakan dan baku tembak terjadi di sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sedangkan Ledakan terjadi di dua tempat, yakni daerah tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut.

Sedikitnya delapan orang (empat pelaku penyerangan dan empat warga sipil) dilaporkan tewas dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini, Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan.

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia diatas, telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya banyak nyawa dan harta benda, dampak kejadian ini banyak menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka penanganan masalah terorisme ini mutlak diperlukan "penegakan hukum dan ketertiban secara tegas dan konsisten" oleh pemerintah agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang lagi.

Pengertian Terorisme;

Secara bahasa, kata terorisme berasal dari kata to terror dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut Terrere, yang berarti gemetar atau menggetarkan. Kata terrere adalah bentuk kata kerja (verb) dari kata terrorem yang berarti rasa takut yang luar biasa.

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk menjelaskan perbedaan antara teror dan terorisme, sebagian berpendapat bahwa teror merupakan bentuk pemikiran, sedangkan terorisme adalah aksi atau tindakan teror yang terorganisir sedemikian rupa. Dari sekian banyak pendapat tentang perbedaan dari keduanya, kebanyakan bersepakat bahwa teror bisa terjadi tanpa adanya terorisme, karena teror adalah unsur asli yang melekat pada terorisme.

Menurut terminologi;

Definisi terorisme, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan Undang-Undang memiliki kesamaan, yakni bahwa teror adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau kengerian pada masyarakat. Dengan kata lain, seluruh definisi tentang teror selalu mengandung unsur ketakutan atau kengerian.

Dalam The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act, 1984, pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa terorisme adalah: Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear (terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis, termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota masyarakat ketakutan) (The Prevention of Terrorism, 1984).

Berikut adalah beberapa definisi terorisme menurut para ahli, hukum internasional, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Walter Laqueur (Laqueur, 1977): terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah/berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan

James H.Wolfe (1990) menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut:

  1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis.
  2. Sasaran yang menjadi obyek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainya) maupun sasaran non-sipil.
  3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
  4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional.
  5. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di Kuta adalah pelanggaran hukum internasional.
  6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Kejadian di Bali, kalau memang benar sebagai teror, bisa dilakukan oleh orang Indonesia, orang asing atau gabungan keduanya.
  7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. Jadi pemberitaan yang gencar di seluruh penjuru dunia tentang kejadian di Bali dapat disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik.
  8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (shock value) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas teroris selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kalau memang betul aksi terorisme, maka tragedi di Bali justru akan mengangkat perhatian publik, yang berguna bagi kepentingan teroris.

Menurut C. Manullang: Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal, seperti; pertentangan (pemahaman) agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.

Definisi Terorisme menurut Hukum Internasional;

Dari sekian banyak definisi tentang terorisme yang tercantum dalam hukum internasional, kesemuanya mengerucut pada penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan utamanya. Berikut adalah definisi tentang terorisme yang terangkum dalam hukum internasional:

Departement of justice pada Federal Bureu of Investigasion (FBI) Amerika Serikat menyatakan bahwa sesuai dengan The Code of Federal Regulation, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekerasan secara tidak sah terhadap perseorangan atau harta kekayaan untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, masyarakat sipil, atau elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan politik maupun sosial (FBI, 2015)

Menurut Terorism Act 2000 (Inggris), terorisme berarti penggunaan ancaman untuk menimbulkan ketakutan dengan ciri-ciri sebagai berikut (Terorism Act, 2000):

Penggunaan kekerasan terhadap seseorang (atau kelompok) dan menimbulkan kerugian baik berupa harta maupun nyawa. Didesain khusus untuk menciptakan gangguan serius pada sistem elektronik.

Target atau tujuan terorisme dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah atau organisasi internasional, publik atau bagian tertentu dari publik.

Terorisme dibuat dengan alasan politis, agama, rasial, atau ideologi.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) berpendapat bahwa terorisme mencakup segala tindakan kekerasan atau intimidasi terlepas dari maksud dan tujuan pelakunya dengan tujuan untuk menjalankan rencana kriminal (makar) secara personal atau kelompok dengan cara menciptakan rasa takut, mengancam, merugikan atau membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak-hak masyarakat, atau ancaman perusakan lingkungan dan hak milik, baik umum maupun pribadi.

Definisi Terorisme Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia;

Menurut ketentuan hukum Indonesia, aksi terorisme dikenal dengan istilah Tindak Pidana Terorisme (Asshiddiqie, 2003). Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian diperkuat menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 15 tahun 2003.

Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan Perpu. Perbuatan tersebut termasuk yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan. Dua hal ini termaktub dalam pasal 6 dan pasal 7 (Perpu, 2002)

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana terorisme, ada perbedaan antara pasal 6 dan 7. Pasal 6 menyatakan;

Pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Dari pasal 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme bila mengandung unsur berikut;

  1. Di lakukan dengan sengaja.
  2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas.
  4. Menimbulkan korban massal, baik dengan cara merampas kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain.
  5. Mengakibatkan kerusakan pada obyek-obyek vital.

Sementara pasal 7 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau tindakan ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhaddap orang secara luas atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 7 di atas menyebutkan bahwa suatu aksi atau tindakan dpaat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme bila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Dilakukan dengan sengaja.
  2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
  3. Dimaksudkan untuk menimbulkan korban massal.
  4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Perbedaan pasal 6 dan pasal 7 :

Pasal 6

  • Masuk dalam delik materiil
  • Akibat dari aksi yang sudah ada

Pasal 7

  • Masuk dalam delik formil
  • Baru bermaksud melakukan aksi

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.photo_2016-02-14_14-37-21

Potensi Terorisme Di Indonesia

Mengenai Potensi Terorisme di Indonesia menurut banyak pengamat sangat besar dan perlu langkah antisipasi yang ekstra cermat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang tidak dipahami oleh orang-orang tertentu cukup dijadikan alasan untuk melakukan teror.

Berikut ini adalah potensi-potensi terorisme tersebut :

  • Terorisme yang dilakukan oleh negara lain di daerah perbatasan Indonesia. Beberapa kali negara lain melakukan pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan alat-alat perang sebenarnya adalah bentuk terorisme. Lebih berbahaya lagi seandainya negara di tetangga sebelah melakukan terorisme dengan memanfaatkan warga Indonesia yang tinggal di perbatasan dan kurang diperhatikan oleh negera. Nasionalisme yang kurang dan tuntutan kebutuhan ekonomi bisa dengan mudah orang diatur untuk melakukan teror.
  •  Terorisme yang dilakukan oleh warga negara yang tidak puas atas kebijakan negara. Misalnya bentuk-bentuk teror di Papua yang dilakukan oleh OPM. Tuntutan merdeka mereka ditarbelakangi keinginan untuk mengelola wilayah sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Perhatian pemerintah yang dianggap kurang menjadi alasan bahwa kemerdekaan harus mereka capai demi kesejahteraan masyarakat. Terorisme jenis ini juga berbahaya, dan secara khusus teror dilakukan kepada aparat keamanan.

Faktor-faktor Terjadinya Terorisme di Indonesia

Menurut sebagian besar aktivis yang tergabung dalam kelompok Tanzim al-Qaidah di Aceh, faktor-faktor pendorong terbentuknya radikalisme dan terorisme di Indonesia bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu. Sebab, apabila dimotivasi untuk kepentingan individu, maka semestinya hal tersebut apa yang dilakukannya dan tindakannya tidak menyakitkan baik itu diri sendiri maupun orang lain. Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya terorisme:

  1. Faktor ekonomi

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membikin resah orang untuk melakukan apa saja. Dengan seperti ini pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan rehabilitasi masyarakatnya. Kemiskinan membuat orang gerah untuk berbuat yang tidak selayaknya diperbuat seperti; membunuh, mengancam orang, bunuh diri, dan sebagainya.

  1. Faktor sosial

Orang-orang yang mempunyai pikiran keras di mana di situ terdapat suatu kelompok garis keras yang bersatu mendirikan (dulu pernah kita kenal yang namanya Tanzim al-Qaidah Aceh). Dalam keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata sosial yang membentuk pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem social yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

  1. Faktor Ideologi

Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan visi masing-masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. Dalam hal ini terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad yang mereka miliki.

  • Terorisme yang dilakukan oleh organisasi dengan dogma dan ideologi tertentu. Pemikiran sempit dan pendek bahwa ideologi dan dogma yang berbeda perlu ditumpas menjadi latar belakang terorisme. Bom bunuh diri, atau aksi kekerasan yang terjadi di Jakarta sudah membuktikan bahwa ideologi dapat dipertentangkan secara brutal. Pelaku terorisme ini biasanya menjadikan orang asing dan pemeluk agama lain sebagai sasaran.
  • Terorisme yang dilakukan oleh kaum kapitalis ketika memaksakan bentuk atau pola bisnis dan investasi kepada masyarakat. Contoh nyata adalah pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk perkebunan atau pertambangan tidak jarang dilakukan dengan cara yang tidak elegan. Terorisme bentuk ini tidak selamanya dengan kekerasan tetapi kadang dengan bentuk teror sosial, misalnya dengan pembatasan akses masyarakat.
  • Teror yang dilakukan oleh masyarakat kepada dunia usaha, beberapa demonstrasi oleh masyarakat yang ditunggangi oleh provokator terjadi secara anarkis dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Terlepas dari siapa yang salah, tetapi budaya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu bentuk teror yang mereka pelajari dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi.

Masa remaja ibarat orang yang sedang kehausan. Seseorang yang haus kemudian ditawari minuman, tentu dia akan meminumnya seketika. Kalau minuman itu baik, mengandung unsur kesehatan, seperti kesehatan mental, kesehatan ideologi, kesehatan doktrin-dokrin agama, tentu tidak masalah, namun jika minuman tersebut mengandung racun, dan mencekopi pemahaman yang keliru, tentu akan menjadi persoalan.

Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bersaing dengan para penyebar virus-virus yang menyesatkan tersebut. Dalam hal ini pendidikan keluarga dan peran orangtua cukup penting. Sesibuk apapun orangtua, jangan sampai lupakan keluarga, karena keluarga berperan penting untuk menangkal terorisme dan radikalisme ditingkatan remaja. Para orangtua harus melakukan dialog, komunikasi efektif, dan diskusi tentang bahaya laten terorisme dan radikalisme.

Selain lingkungan keluarga, yang berperan penting untuk menangkal paham radikalisme dan terorisme adalah lingkungan masyarakat sekitar, seperti memberdayakan lembaga RT/RW. Dengan ini, maka potensi remaja bisa tersalurkan, dan generasi muda tidak terjebak pada paham terorisme dan radikalisme.

Apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini dalam mencegah dan meminimalisir aksi terorisme terulang kembali ... ?

Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia salah satu penyebabnya adalah belum adanya "payung hukum" yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat.

Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat, "Indonesia adalah negara Sorga bagi Para Teroris" karena sampai saat ini penanganan teroris atau aksi terorism belum menyentuh kepada orang-orang yang menyebarkan kebencian dan permusuhan. sehingga menyebabkan orang berbuat teror atau melakukan aksi teror.

Beberapa kebijakan yang mutlak ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme, sbb :

  1. Revisi Undang-undang tentang pencegahan terorisme dengan memasukkan ancaman terhadap orang-orang yang menyebarkan kebencian dan permusuhan.
  1. Penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah;
  1. Peningkatan kapasitas dan kewenangan lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan dan lembaga kepolisian;
  1. Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme;
  1. Penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal,
  1. Peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme;
  1. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;
  1. Pemantapan aksi deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (soft approach) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap.

Untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tegas dan konsisten dengan tetap melakukan penindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku terhadap para pelaku teror kepada semua aparat keamanan dan instansi terkait penanganan terorisme harus pro aktif melakukan pendekatan kepada semua elemen masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama/Islam moderat dan yang cenderung radikal) guna mengubah pemikiran (mainstreams) yang radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah jihad yang selama ini disalahartikan.

Permasalahan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui "kerja sama dan koordinasi" sampai ketingkat bawah antara berbagai pemangku kepentingan (stake holder), baik instansi pemerintah maupun masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Terorisme Pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme.

Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara.photo_2016-02-14_14-37-29

Penertiban dan pengawasan juga harus dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN.

Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur yang tidak hanya ada di Indonesia.

Selanjutnya pemerintah dan DPR harus merevisi Undang-Undang Terorisme agar dapat menjerat orang-orang yang menyebarkan kebencian dan permusuhan hal ini harus di lakukan mengingat kejahatan terorisme tidak hanya bisa "menangkap Basah" pelaku peledak Bom tetapi juga bisa menangkap orang-orang yang menyebarkan kebencian dan permusuhan, baik melalui ceramah, tulisan atau pernyataan orang-orang yang isinya mengganggap pihaknya paling benar dan menganggap kelompok lain termasuk negara atau pemerintah sebagai "kafir".

Menyinggung tentang kemungkinan adanya kegiatan terorisme di wilayah Sulawesi Tenggara, Danrem 143/Halu Oleo menyampaikan kemungkinan itu bisa saja ada karena Sultra merupakan tempat yang nyaman bagi pelarian aksi teror mengingat banyak pulau-pulau kosong yang dapat dijadikan tempat untuk persembunyian serta terbukanya masyarakat Sultra terhadap para pendatang dari luar Sultra.

Namun menurut beliau sampai saat ini masih belum ada laporan tentang aktivitas dan keberadaan teroris diwilayah Sulawesi Tenggara, demikian menurut Kolonel Czi Rido Hermawan M.Sc. (Penrem143).

About Penrem 143/HO

Check Also

Penyuluhan Kesehatan Terpadu Dengan Materi Penyakit Pneumonia Berat/Corona Virus (2019-NCOV) Tw l Ta.2020.

Kendari, (korem143.kodam14hasanuddin-tniad.mil.id) - Senin, 03 Februari 2020 bertempat di Aula Sudirman Ajendrem 143/HO, Jln.Drs.H.Abdullah Silondae, …

Ketua Yapsa Panti Asuhan Harapan Baru Lambuya Apresiasi Kunjungan Danrem 143/HO dan Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Rem 143 PD XIV/Hsn.

Konawe, (korem143.kodam14hasanuddin-tniad.mil.id) - "Kami dan keluarga besar Panti Asuhan Harapan Baru mengucapkan syukur kepada Tuhan …

Danrem Ajak Umat Katholik Selalu Menebarkan Kebaikan, Kedamaian, Persaudaraan & Kerukunan Untuk Semua Orang

Kendari, (korem143.kodam14hasanuddin-tniad.mil.id) Semoga seluruh Umat Katholik yg ada di Prov. Sultra agar terus menjadi garam …

Cetak Gol,Komandan Korem 143/ HO Bawa Tim Perwira Korem 143/ HO Ungguli Tim Perwira Yonif 725/Wrg

Kendari, (korem143.kodam14hasanuddin-tniad.mil.id) Dalam lawatannya ke Markas Yonif 725/Woroagi Tim Perwira Korem 143/Halu Oleo yang langsung …

TINGKATKAN RASA SYUKUR KOREM 143/HO GELAR CERAMAH AGAMA

Kendari, (korem143.kodam14hasanuddin-tniad.mil.id) Selasa (21/1/2020) bertempat di Masjid Al Askaria Korem 143/HO, Kota Kendari Sulawesi Tenggara …

.